This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

3/12/2016

Daftar 244 Kabupaten/Kota Yang Dilarang Untuk Rekrut CPNS 2016

Daftar Kabupaten/Kota Tidak Mendapatkan Kuota CPNS. Selain itu, Kemenpan-RB juga tidak akan memberikan kuota CPNS kepada Kabupaten/Kota yang belanja pegawai daerah itu di atas 50 persen di APBD. Dalam kriteria ini tercatat ada sebanyak 244 kabupaten/kota di 27 provinsi yang tidak akan mendapat kuota CPNS.

Kabupaten/kota tersebut antara lain:
  1. Aceh sebanyak 10 kabupaten/kota
  2. Sumut sebanyak 20 kabupaten/kota
  3. Sumbar sebanyak 14 kabupaten/kota
  4. Jambi sebanyak 3 kabupaten/kota
  5. Sumsel sebanyak 3 kabupaten/kota
  6. Babel sebanyak 1 kabupaten/kota
  7. Bengkulu sebanyak 5 kabupaten/kota
  8. Lampung sebanyak 11 kabupaten/kota
  9. Jabar sebanyak 13 kabupaten/kota
  10. Banten sebanyak 3 kabupaten/kota
  11. DIY sebanyak 4 kabupaten/kota
  12. Jateng sebanyak 32 kabupaten/kota
  13. Jatim sebanyak 29 kabupaten/kota
  14. Kalbar sebanyak 4 kabupaten/kota
  15. Kalsel sebanyak 3 kabupaten/kota
  16. Sulut sebanyak 10 kabupaten/kota
  17. Sulsel sebanyak 19 kabupaten/kota
  18. Sultra sebanyak 6 kabupaten/kota
  19. Bali sebanyak 7 kabupaten/kota
  20. NTB sebanyak 8 kabupaten/kota
  21. NTT sebanyak 13 kabupaten/kota
  22. Maluku sebanyak 4 kabupaten/kota
  23. Malut sebanyak 2 kabupaten/kota
  24. Papua sebanyak 2 kabupaten/kota
  25. Sulbar sebanyak 3 kabupaten/kota

Sumber: http://www.suarapgri.com

Download Permainan Ice Breakaer Lengkap Terbaru 2016

Ice breaker merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan ditengah pelajaran guna membangkitkan semangat kembali peserta didik agar tidak suasana kelas menjadi jenuh dan membosankan terhadap peserta didik . Ice breaker ini biasanya terdiri dari kumpulan permainan permainan humor atau permainan seru tergantung yang menerapkannya kepada peserta didik . Biasanya ice breaking ini dibuat guna pada saat awal acara atau permulaan bicara pada suatu acara atau presentasi . 
Maka dari itu disini saya mempostingkan Download Permainan Games Ice breakaer Bagi Peserta Didik yang dapat diunduh dengan mudah dan gratis guna memberikan permainan awal agar audiens tertarik dengan apa yang kita sampaikan dan dapat kita implementasikan kepada peserta didik . Untuk lebih jelasnya dapat diunduh di link dibawah ini !
Download Permainan Games Ice Breakaer Lengkap Terbaru 2016

Sumber : http://kkgjaro.blogspot.com/
Semoga bermanfaat.

11/05/2015

ATURAN SERTIFIKASI BERUBAH MULAI 1 JANUARI 2016

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P2TK3 Kemdikbud), Sumarna Surapranata mengatakan, tunjangan profesi guru akan semakin diperketat pada satu Januari 2016.
Artinya, tunjangan profesi guru yang sudah berjalan selama ini sedang dievaluasi dan dibenahi kembali karena tidak sesuai dengan yang diperuntukan. Mulai 2016 tunjangan akan dilihat dari kinerja guru.
Menurut Pranata, pemberian uang tunjangan profesi dievaluasi karena selama ini tidak tepat sasaran. Banyak guru yang tidak memilki kompentensi mengajar yang memperoleh tunjangan lebih tinggi daripada yang memilki kompentesi tersebut.
Bahkan ada yang lebih rendah karena bemberian tunjangan hanya dilihat dari lama mengajar. Maka, kedepannya akan kembali diperketat namun masih tetap mengunakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN ARB) nomor 16 tahun 2009 tentang fungsional jabatan guru.
Pranata menyebutkan, kompotensi guru akan dibenarkan. Karena banyak guru yang kinerjanya rendah. Maka, ketika uji kompetensi dasar (UKG) banyak yang dibawah standar nasional 48.00 persen.
Berdasarkan data, UKG dilakukan, masih ada sebagian guru yang tidak dapat menjawab dan mengerjakan soal. Dapat disimpulkan ada guru yang dari 100 nomor soal jawab benarnya hanya tujuh bahkan ada yang satu nomor benar.
Mayorotas guru mendapatkan skor dibawah enam, jika mengunakan skala satu hingga 10. Namun, meskipun UKG rendah tunjangan profesi guru tetap diterima, sehingga tunjangan mesti perlu dibenahi.
"Saya katakan guru kita bukan tidak pintar, tetapi mereka masih perlu di tingkatkan lagi pelatihannya dan kembali di perketat pemberian tunjangan profesi guru," ujar Pranata di Kemdikbud, Jakarta, Kamis, (11/6).
Dia menambahkan, hal-hal yang perlu dibenahi adalah, mulai dari sertifikasi, pengingkatan kompetensi, dan pemberian tunjangan profesi. Tiga hal tersebut perlu dikaji ulang agar penjerimanya sesuai dengan yang diperuntukan.
Karena sejauh ini, guru yang bermasalah dengan UKG adalah guru yang mengajar tidak tetap. Seperti guru non PNS yang tidak lulus serjana karena memiliki nilai rata-rata kurang dari standar nasional yang ditetapkan.
Pembinaan yang dimaksud Pranata adalah, guru yang secara UKG masih rendah akan diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan .
"Masa guru yang nilainya di bawah 7,5 mendapat tunjangan sama dengan yang diatas 7,5. Inti harus dibenahi," kata Pranata.
Sementara, untuk guru daerah garis depan. Pranata menyebutkan akan diutus lagi pada akhir Desember. Karena program Guru Garis Depan (GGD) adalah program unggulan Kemdikbud untuk limah tahun kedepan.
Sejauh ini, Kemdikbud telah mengutus 798 orang guru ke daerah 3T yang meliputi terluar, tertinggal, dan terdepan untuk menjadi pendidik yang baik dan meneruskan regenerasi. Karena pada umumnya, yang menjadi GGD adalah tenaga pendidik yang memiliki kualitas, dan telah lolos sejumlah seleksi.
Pranata menjelaskan,tujuan diadakan GGD untuk, mengatasi kekurangan guru di daerah tertentu. GGD adalah prekrut yang permanan. Mereka ditempatkan sesuai dengak kebutuhan daerah dan sistemnya menetap. Jika ada yang kembali ke daerah asal atau kembali ke kota. Konsekuensinya akan dipecat.
Sebab semua GGD adalah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang merupakan abdi negara yang siap ditempatkan dimana seja dan kapan seja.
"Mereka dipilih dari yang terbaik untuk membangun daerah 3T, dan akan menetap, bukan dikontrak," ujarnya.

BKN UBAH SISTEM PANGKAT DAN GAJI PNS MULAI 1 JANUARI 2016

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengubah sistem kepangkatan pegawai negeri sipil (PNS) dengan menggunakan grade (tingkatan). Sistem baru ini telah dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji dan Tunjangan PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harya Wibisana mengatakan gaji dan Kepangkatan PNS sebelumnya hanya diatur mulai dari IA sampai 4E. Namun, ke depan akan ada grade 1 sampai 27. ”Itu nanti ada range -nya. Masa kerja sekian, kompetensi sekian, itu ada di-grade sekian sehingga kompetensi dihargai,” paparnya.

Bima mengatakan, kepangkatan ini akan berpengaruh pada sistem penggajian yang baru. Besaran gaji PNS juga akan dilihat dari grade yang dimiliki setiap PNS.
”Sistem kepangkatan akan berbeda. Ada 27 grade. Misal, pangkatnya 4A masa kerja 10 tahun dengan pendidikan doktor dengan pangkat 4A masa kerja 10 tahun pendidikan master, apakah gajinya sama? Kita akan membedakan. Kalau sekarang kan semuanya sama,” ungkapnya.
 
”Ini sekaligus pembersihan data yang rusak. Di samping itu juga agar data lebih lengkap,” tandasnya.Menurut dia, data di BKN saat ini sudah jauh lebih baik dan teratur. Data-data yang rusak dan tidak jelas sudah dimusnahkan.

Dia menjelaskan sistem ini berlaku pada 1 Januari 2016 sehingga pendataan diharapkan akan tuntas sampai 31 Desember mendatang.
”Jangan sampai ini ditetapkan, data tidak ada. Jika ini semua terdata baik, kita siap untuk diterapkan tahun depan,” ungkapnya.
 
(Sumber : http://www.jawapos.com/ ) 
 

PEREKRUTAN CPNS 2016 RESMI DIBUKA,

Belum lama ini berita seputar pembatalan pengakatan honorer k2 menjadi CPNS begitu menggegerkan khalayak ramai lebih-lebih para honorer k2 begitu merasa kecewa dan marah atas kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah tersebut.
Namun hari ini, Pemerintah kembali mengeluarkan berita gembira bagi masyarakat khususnya para sarjana yang tersebar diseluruh tanah air yang masih berminat dan bermimpi untuk menjadi abdi negara sebagai PNS.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan, moratorium rekrutmen CPNS pada 2016 sifatnya terbatas. Artinya, masih ada formasi tertentu yang dibuka lantaran sejumlah instansi masih sangat membutuhkan pegawai baru.
 
"Moratorium bukan berarti tidak menerima pegawai baru sama sekali. Koridornya masih di moratorium terbatas dan jumlah yang diangkatkan pun sangat sedikit karena hanya menggantikan yang pensiun saja," kata? Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono kepada JPNN, Rabu (4/11).
Rencananya, formasi yang dibuka adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu.
"Untuk tenaga kesehatan bidan PTT dan dokter PTT, Kemenkes harus berkoordinasi dengan pemda," ujarnya.
Formasi tenaga pendidik diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Jumlahnya, sekitar 3.000-an.  Formasi tenaga penegak hukum sekitar 1.000-an.
"Guru 3T akan diprioritaskan. Berapapun yang diajukan Kemdikbud untuk 3T akan diberikan karena ini mendukung program presiden," ujarnya.
Selain tiga formasi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan untuk lulusan sekolah ikatan dinas sekitar 5.000-an. Sekolah ikatan dinas ini, antara lain, Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).
?Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (Kemendagri).
(Sumber : www.jpnn.com)
 

10/31/2015

Prediksi dan Latihan Soal UKG 2015

Dalam persiapan menghadapi Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015, berikut ini soal-soal prediksi dan Latihan UKG untuk para Guru.


Untuk latihan secara online bisa dilakukan di tautan berikut:

CONTOH SOAL & SIMULASI UKG ONLINE PAUD/SD TAHUN 2015
·       Contoh Soal PAUD SD 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Penjaskes SD 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal SLB SD 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal SD 2015, Simulasi UKG

CONTOH SOAL & SIMULASI UKG ONLINE SMP TAHUN 2015

·       Contoh Soal Bahasa Jawa SMP 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Biologi SMP 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Ekonomi SMP 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Geografi SMP 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Matematika SMP 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Penjaskes SMP 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Sejarah SMP 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Seni Budaya SMP 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal TIK SMP 2015, Simulasi UKG

CONTOH SOAL & SIMULASI UKG ONLINE SMA TAHUN 2015

·       Contoh Soal Antropologi SMA 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Biologi SMA 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Ekonomi SMA 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Fisika SMA 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Geografi SMA 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Kimia SMA 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Matematika SMA 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Penjaskes SMA 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Sejarah SMA 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Sosiologi SMA 2015, Simulasi UKG

CONTOH SOAL & SIMULASI UKG ONLINE SMK TAHUN 2015

·       Contoh Soal Akuntansi SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Fisika SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Kehutanan SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Kesehatan SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Keuangan SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Matematika SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Pariwisata SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Pelayaran SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Pemasaran SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Penjaskes SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Sejarah SMK 2015, Simulasi UKG
·       Contoh Soal Tata Niaga SMK 2015, Simulasi UKG

Demikian links contoh soal dan simulasi UKG (Uji Kompetensi Guru) online Tahun 2015 yang admin share dari situs http://ukgonline.org.

10/22/2015

PENDATAAN PUPNS DIPERPANJANG

PEMERINTAH PERPANJANG PENDATAAN PUPNS SAMPAI FEBRUARI 2016

e-PUPNS bukan proyek pemerintah. Oleh karena itu seluruh PNS wajib mendaftar ulang. Kalaupun masih ada yang lemot dan sulit akses, PNS tidak akan dirugikan. Masih banyaknya PNS yang belum teregister dalam sistem e-PUPNS membuat Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan perubahan jadwal.

Jadwal pendaftaran e-PUPNS akan diperpanjang pemerintah sampai Februari 2016. Kalau sebelumnya dijadwalkan berkahir pada 30 Desember 2015. Tapi kalau RPP Manajemen ASN sudah terbit Januari, kami terpaksa mengajukan data yang ada saja.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan Pemerintah mengakui kalau infrastruktur belum siap semuanya. Tapi dengan penambahan anggaran, kami berharap ada perbaikan infrastruktur sehingga semua PNS bisa tercover datanya.
Meski begitu, Bima berharap Februari mendatang seluruh PNS sudah teregister dan telah dimutakhirkan datanya.
sumber: http://update1nf0.blogspot.co.id/

10/13/2015

PENGATURAN JADWAL LENGKAP E-PUPNS BKN DI SELURUH INDONESIA

Mulai saat ini, pengaturan jadwal terbaru untuk input data di e-PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil) telah dijadwalkan sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan server yang seringkali overload dikarenakan e-PUPNS ini diakses secara serentak seluruh Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia.
Dengan adanya pengaturan jadwal secara bergantian / bergilir, dimungkinkan kelancaran pengisian data PNS pada e-PUPNS BKN Tahun 2015 ini akan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
Dalam penjadwalan PUPNS terbaru yang mulai diberlakukan sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2015 ini terdapat beberapa ketentuan, di antaranya adalah sebagai berikut :
a.   Penjadwalan hanya untuk menu login PUPNS.
b.   Menu register dan admin tidak diberlakukan penjadwalan.
c.   Waktu penjadwalan dimulai pukul 06.00 - 02.00 WIB setiap harinya.
d.   Penjadwalan tidak diberlakukan pada pukul 02.00 - 06.00 WIB.
e.   Batas waktu penjadwalan menunggu pengumuman lebih lanjut dari Team PUPNS BKN.

Adapun Jadwal Lengkap Login e-PUPNS untuk masing-masing instansi atau wilayah kerja dibagi menjadi 3 kelompok dengan pembagian secara detail pada setiap kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, selengkapnya sebagai berikut :
1. Kelompok 1 (Hari Senin, Kamis, Minggu)
Untuk Jadwal Login ePUPNS Hari Senin, Kamis, dan Minggu yaitu Instansi Pusat, Kanreg I BKN Yogyakarta, dan Kanreg IX BKN Jayapura.
A. INSTANSI PUSAT
Wilayah Kerja BKN Pusat meliputi nama-nama Instansi sebagai berikut :

  1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
  5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  7. Kementerian Badan Usaha Milik NegaraKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  9. Kementerian Pemuda Olahraga
  10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  11. Kementerian Dalam Negeri
  12. Kementerian Luar Negeri
  13. Kementerian Pertahanan
  14. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  15. Kementerian Keuangan
  16. Kementerian Pertanian
  17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  18. Kementerian Perhubungan
  19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  20. Kementerian Kesehatan
  21. Kementerian Agama
  22. Kementerian Ketenagakerjaan
  23. Kementerian Sosial
  24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  25. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  26. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  27. Kementerian Perdagangan
  28. Kementerian Perindustrian
  29. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  30. Kementerian Pariwisata
  31. Kementerian Sekretariat Negara
  32. Kejaksaan Agung
  33. Badan Intelijen Negara
  34. Sekretariat Jenderal MPR
  35. Sekretariat Jenderal DPR RI
  36. Mahkamah Agung RI
  37. Badan Pemeriksa Keuangan
  38. Setjen WANTANNAS
  39. Lembaga Sandi Negara
  40. Badan Kepegawaian Negara
  41. Lembaga Administrasi Negara
  42. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  43. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  44. Badan Tenaga Nuklir Nasional
  45. Badan Pusat Statistik
  46. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
  47. Arsip Nasional Republik Indonesia
  48. Badan Informasi Geospasial
  49. Badan Kependudukan dan KB Nasional
  50. Badan Koordinasi Penanaman Modal
  51. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  52. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  53. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  54. Perpustakaan Nasional RI
  55. Badan Standardisasi Nasional
  56. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  57. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  58. Lembaga Ketahanan Nasional RI
  59. Kepolisian Negara
  60. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  61. Sekretariat Kabinet
  62. Badan Narkotika Nasional
  63. Setjen Komisi Pemilihan Umum
  64. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  65. Setjen KOMNAS HAM
  66. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
  67. Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
  68. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
  69. Setjen Dewan Perwakilan Daerah
  70. Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
  71. Badan Keamanan Laut RI
  72. Badan SAR Nasional
  73. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  74. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  75. Ombudsman Republik Indonesia
  76. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  77. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  78. Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  79. Badan Pengawas Pemilihan Umum
B. DAFTAR NAMA INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG I BKN YOGYAKARTA
Wilayah Kerja Kanreg I BKN Yogyakarta meliputi nama-nama Instansi sebagai berikut :

  1. Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
  2. Pemerintah Kab. Bantul
  3. Pemerintah Kab. Sleman
  4. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
  5. Pemerintah Kab. Kulon Progo
  6. Pemerintah Kota Yogyakarta
  7. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  8. Pemerintah Kab. Semarang
  9. Pemerintah Kab. Kendal
  10. Pemerintah Kab. Demak
  11. Pemerintah Kab. Grobogan
  12. Pemerintah Kab. Pekalongan
  13. Pemerintah Kab. Batang
  14. Pemerintah Kab. Tegal
  15. Pemerintah Kab. Brebes
  16. Pemerintah Kab. Pati
  17. Pemerintah Kab. Kudus
  18. Pemerintah Kab. Pemalang
  19. Pemerintah Kab. Jepara
  20. Pemerintah Kab. Rembang
  21. Pemerintah Kab. Blora
  22. Pemerintah Kab. Banyumas
  23. Pemerintah Kab. Cilacap
  24. Pemerintah Kab. Purbalingga
  25. Pemerintah Kab. Banjarnegara
  26. Pemerintah Kab. Magelang
  27. Pemerintah Kab. Temanggung
  28. Pemerintah Kab. Wonosobo
  29. Pemerintah Kab. Purworejo
  30. Pemerintah Kab. Kebumen
  31. Pemerintah Kab. Klaten
  32. Pemerintah Kab. Boyolali
  33. Pemerintah Kab. Sragen
  34. Pemerintah Kab. Sukoharjo
  35. Pemerintah Kab. Karanganyar
  36. Pemerintah Kab. Wonogiri
  37. Pemerintah Kota Semarang
  38. Pemerintah Kota Salatiga
  39. Pemerintah Kota Pekalongan
  40. Pemerintah Kota Tegal
  41. Pemerintah Kota Magelang
  42. Pemerintah Kota Surakarta
C. DAFTAR NAMA INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG IX BKN JAYAPURA
Instansi yang masuk Kanreg IX BKN Jayapura adalah sebagai berikut :

  1. Pemerintah Provinsi Papua
  2. Pemerintah Kab. Jayapura
  3. Pemerintah Kab. Biak Numfor
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
  5. Pemerintah Kab. Merauke
  6. Pemerintah Kab. Jayawijaya
  7. Pemerintah Kab. Nabire
  8. Pemerintah Kab. Puncak Jaya
  9. Pemerintah Kab. Paniai
  10. Pemerintah Kab. Mimika
  11. Pemerintah Kab. Boven Digoel
  12. Pemerintah Kab. Mappi
  13. Pemerintah Kab. Asmat
  14. Pemerintah Kab. Yahukimo
  15. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
  16. Pemerintah Kab. Tolikara
  17. Pemerintah Kab. Sarmi
  18. Pemerintah Kab. Keerom
  19. Pemerintah Kab. Waropen
  20. Pemerintah Kab. Supiori
  21. Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
  22. Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
  23. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
  24. Pemerintah Kab. Yalimo
  25. Pemerintah Kab. Nduga
  26. Pemerintah Kab. Dogiyai
  27. Pemerintah Kab. Puncak
  28. Pemerintah Kab. Deiyai
  29. Pemerintah Kab. Intan Jaya
  30. Pemerintah Kota Jayapura
2. Kelompok 2 (Selasa, Jum'at, Minggu)
Untuk Jadwal Login ePUPNS Hari Selasa, Jum'at, dan Minggu yaitu KANREG II BKN SURABAYA, KANREG II BKN BANDUNG, KANREG , KANREG IV BKN MAKASSAR, dan KANREG VII BKN PALEMBANG
A. DAFTAR NAMA INSTANSI WILAYAH KERJA  KANREG II BKN SURABAYA

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  2. Pemerintah Kab. Gresik
  3. Pemerintah Kab. Mojokerto
  4. Pemerintah Kab. Sidoarjo
  5. Pemerintah Kab. Jombang
  6. Pemerintah Kab. Sampang
  7. Pemerintah Kab. Pamekasan
  8. Pemerintah Kab. Sumenep
  9. Pemerintah Kab. Bangkalan
  10. Pemerintah Kab. Bondowoso
  11. Pemerintah Kab. Situbondo
  12. Pemerintah Kab. Banyuwangi
  13. Pemerintah Kab. Jember
  14. Pemerintah Kab. Malang
  15. Pemerintah Kab. Pasuruan
  16. Pemerintah Kab. Probolinggo
  17. Pemerintah Kab. Lumajang
  18. Pemerintah Kab. Kediri
  19. Pemerintah Kab. Tulungagung
  20. Pemerintah Kab. Nganjuk
  21. Pemerintah Kab. Trenggalek
  22. Pemerintah Kab. Blitar
  23. Pemerintah Kab. Madiun
  24. Pemerintah Kab. Ngawi
  25. Pemerintah Kab. Magetan
  26. Pemerintah Kab. Ponorogo
  27. Pemerintah Kab. Pacitan
  28. Pemerintah Kab. Bojonegoro
  29. Pemerintah Kab. Tuban
  30. Pemerintah Kab. Lamongan
  31. Pemerintah Kota Surabaya
  32. Pemerintah Kota Mojokerto
  33. Pemerintah Kota Malang
  34. Pemerintah Kota Pasuruan
  35. Pemerintah Kota Probolinggo
  36. Pemerintah Kota Blitar
  37. Pemerintah Kota Kediri
  38. Pemerintah Kota Madiun
  39. Pemerintah Kota Batu
B. DAFTAR NAMA INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG II BKN BANDUNG

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  2. Pemerintah Kab. Bogor
  3. Pemerintah Kab. Sukabumi
  4. Pemerintah Kab. Cianjur
  5. Pemerintah Kab. Bekasi
  6. Pemerintah Kab. Karawang
  7. Pemerintah Kab. Purwakarta
  8. Pemerintah Kab. Subang
  9. Pemerintah Kab. Bandung
  10. Pemerintah Kab. Sumedang
  11. Pemerintah Kab. Garut
  12. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
  13. Pemerintah Kab. Ciamis
  14. Pemerintah Kab. Cirebon
  15. Pemerintah Kab. Kuningan
  16. Pemerintah Kab. Indramayu
  17. Pemerintah Kab. Majalengka
  18. Pemerintah Kab. Bandung Barat
  19. Pemerintah Kab. Pangandaran
  20. Pemerintah Kota Bandung
  21. Pemerintah Kota Bogor
  22. Pemerintah Kota Sukabumi
  23. Pemerintah Kota Cirebon
  24. Pemerintah Kota Bekasi
  25. Pemerintah Kota Depok
  26. Pemerintah Kota Cimahi
  27. Pemerintah Kota Tasikmalaya
  28. Pemerintah Kota Banjar
  29. Pemerintah Provinsi Banten
  30. Pemerintah Kab. Serang
  31. Pemerintah Kab. Pandeglang
  32. Pemerintah Kab. Lebak
  33. Pemerintah Kab. Tangerang
  34. Pemerintah Kota Tangerang
  35. Pemerintah Kota Cilegon
  36. Pemerintah Kota Serang
  37. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
C. DAFTAR NAMA INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG IV BKN MAKASSAR

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  2. Pemerintah Kab. Poso
  3. Pemerintah Kab. Donggala
  4. Pemerintah Kab. Tolitoli
  5. Pemerintah Kab. Banggai
  6. Pemerintah Kab. Buol
  7. Pemerintah Kab. Morowali
  8. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
  9. Pemerintah Kab. Parigi Moutong
  10. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
  11. Pemerintah Kab. Sigi
  12. Pemerintah Kab. Banggai Laut
  13. Pemerintah Kab. Morowali Utara
  14. Pemerintah Kota Palu
  15. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  16. Pemerintah Kab. Pinrang
  17. Pemerintah Kab. Gowa
  18. Pemerintah Kab. Wajo
  19. Pemerintah Kab. Bone
  20. Pemerintah Kab. Tana Toraja
  21. Pemerintah Kab. Maros
  22. Pemerintah Kab. Luwu
  23. Pemerintah Kab. Sinjai
  24. Pemerintah Kab. Bulukumba
  25. Pemerintah Kab. Bantaeng
  26. Pemerintah Kab. Jeneponto
  27. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
  28. Pemerintah Kab. Takalar
  29. Pemerintah Kab. Barru
  30. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
  31. Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
  32. Pemerintah Kab. Soppeng
  33. Pemerintah Kab. Enrekang
  34. Pemerintah Kab. Luwu Utara
  35. Pemerintah Kab. Luwu Timur
  36. Pemerintah Kab. Toraja Utara
  37. Pemerintah Kota Makassar
  38. Pemerintah Kota Parepare
  39. Pemerintah Kota Palopo
  40. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
  41. Pemerintah Kab. Konawe
  42. Pemerintah Kab. Buton
  43. Pemerintah Kab. Muna
  44. Pemerintah Kab. Kolaka
  45. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
  46. Pemerintah Kab. Kolaka Utara
  47. Pemerintah Kab. Bombana
  48. Pemerintah Kab. Wakatobi
  49. Pemerintah Kab. Buton Utara
  50. Pemerintah Kab. Konawe Utara
  51. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
  52. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
  53. Pemerintah Kab. Buton Selatan
  54. Pemerintah Kab. Buton Tengah
  55. Pemerintah Kab. Muna Barat
  56. Pemerintah Kab. Muna Barat
  57. Pemerintah Kota Kendari
  58. Pemerintah Kota Baubau
  59. Pemerintah Provinsi Maluku
  60. Pemerintah Kab. Maluku Tengah
  61. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
  62. Pemerintah Kab. Buru
  63. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
  64. Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
  65. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
  66. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
  67. Pemerintah Kab. Buru Selatan
  68. Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
  69. Pemerintah Kota Ambon
  70. Pemerintah Kota Tual
  71. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
  72. Pemerintah Kab. Mamuju Utara
  73. Pemerintah Kab. Mamuju
  74. Pemerintah Kab. Mamasa
  75. Pemerintah Kab. Polewali Mandar
  76. Pemerintah Kab. Majene
  77. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
D. DAFTAR NAMA INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG VII BKN PALEMBANG

  1. Pemerintah Provinsi Jambi
  2. Pemerintah Kab. Batang Hari
  3. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
  4. Pemerintah Kab. Bungo
  5. Pemerintah Kab. Merangin
  6. Pemerintah Kab. Kerinci
  7. Pemerintah Kab. Sarolangun
  8. Pemerintah Kab. Tebo
  9. Pemerintah Kab. Muaro Jambi
  10. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
  11. Pemerintah Kota Jambi
  12. Pemerintah Kota Sungai Penuh
  13. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
  14. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
  15. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
  16. Pemerintah Kab. Muara Enim
  17. Pemerintah Kab. Lahat
  18. Pemerintah Kab. Musi Rawas
  19. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
  20. Pemerintah Kab. Banyuasin
  21. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
  22. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
  23. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
  24. Pemerintah Kab. Empat Lawang
  25. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
  26. Pemerintah Kota Palembang
  27. Pemerintah Kota Pagar Alam
  28. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  29. Pemerintah Kota Prabumulih
  30. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
  31. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
  32. Pemerintah Kab. Bangka
  33. Pemerintah Kab. Belitung
  34. Pemerintah Kab. Bangka Barat
  35. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
  36. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
  37. Pemerintah Kab. Belitung Timur
  38. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
  39. Pemerintah Provinsi Bengkulu
  40. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
  41. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
  42. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
  43. Pemerintah Kab. Kaur
  44. Pemerintah Kab. Seluma
  45. Pemerintah Kab. Mukomuko
  46. Pemerintah Kab. Kepahiang
  47. Pemerintah Kab. Lebong
  48. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
  49. Pemerintah Kota Bengkulu
3. Kelompok 3 (Rabu, Sabtu, Minggu)
Untuk Jadwal Login ePUPNS Hari Rabu, Sabtu, dan Minggu yaitu KANREG V BKN JAKARTA, KANREG VI BKN MEDAN, KANREG VIII BKN BANJARMASIN, KANREG X BKN DENPASAR, KANREG XI BKN MANADO, KANREG XII BKN PEKANBARU, KANREG XIII BKN ACEH, dan KANREG XIV BKN MANOKWARI.
A. DAFTAR INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG V BKN JAKARTA

  1. Pemerintah Provinsi Lampung
  2. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
  3. Pemerintah Kab. Lampung Tengah
  4. Pemerintah Kab. Lampung Utara
  5. Pemerintah Kab. Lampung Barat
  6. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
  7. Pemerintah Kab. Tanggamus
  8. Pemerintah Kab. Way Kanan
  9. Pemerintah Kab. Lampung Timur
  10. Pemerintah Kab. Pesawaran
  11. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
  12. Pemerintah Kab. Pringsewu
  13. Pemerintah Kab. Mesuji
  14. Pemerintah Kab. Pesisir Barat
  15. Pemerintah Kota Metro
  16. Pemerintah Kota Bandar Lampung
  17. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  19. Pemerintah Kab. Sambas
  20. Pemerintah Kab. Sanggau
  21. Pemerintah Kab. Sintang
  22. Pemerintah Kab. Mempawah
  23. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
  24. Pemerintah Kab. Ketapang
  25. Pemerintah Kab. Bengkayang
  26. Pemerintah Kab. Landak
  27. Pemerintah Kab. Melawi
  28. Pemerintah Kab. Sekadau
  29. Pemerintah Kab. Kubu Raya
  30. Pemerintah Kab. Kayong Utara
  31. Pemerintah Kota Pontianak
  32. Pemerintah Kota SingkawaNG
B. DAFTAR INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG VI BKN MEDAN

  1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
  2. Pemerintah Kab. Deli Serdang
  3. Pemerintah Kab. Karo
  4. Pemerintah Kab. Langkat
  5. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
  6. Pemerintah Kab. Simalungun
  7. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
  8. Pemerintah Kab. Dairi
  9. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
  10. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
  11. Pemerintah Kab. Asahan
  12. Pemerintah Kab. Nias
  13. Pemerintah Kab. Toba Samosir
  14. Pemerintah Kab. Mandailing Natal
  15. Pemerintah Kab. Nias Selatan
  16. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
  17. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
  18. Pemerintah Kab. Samosir
  19. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
  20. Pemerintah Kab. Padang Lawas
  21. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
  22. Pemerintah Kab. Batubara
  23. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
  24. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
  25. Pemerintah Kab. Nias Barat
  26. Pemerintah Kab. Nias Utara
  27. Pemerintah Kota Medan
  28. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
  29. Pemerintah Kota Binjai
  30. Pemerintah Kota Pematang Siantar
  31. Pemerintah Kota Tanjung Balai
  32. Pemerintah Kota Sibolga
  33. Pemerintah Kota Padangsidimpuan
  34. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
C. DAFTAR INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG VIII BKN BANJARMASIN

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  2. Pemerintah Kab. Kapuas
  3. Pemerintah Kab. Barito Utara
  4. Pemerintah Kab. Barito Selatan
  5. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
  6. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
  7. Pemerintah Kab. Pulang Pisau
  8. Pemerintah Kab. Gunung Mas
  9. Pemerintah Kab. Lamandau
  10. Pemerintah Kab. Sukamara
  11. Pemerintah Kab. Murung Raya
  12. Pemerintah Kab. Katingan
  13. Pemerintah Kab. Seruyan
  14. Pemerintah Kab. Barito Timur
  15. Pemerintah Kota Palangka Raya
  16. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  17. Pemerintah Kab. Banjar
  18. Pemerintah Kab. Tanah Laut
  19. Pemerintah Kab. Tapin
  20. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
  21. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
  22. Pemerintah Kab. Barito Kuala
  23. Pemerintah Kab. Tabalong
  24. Pemerintah Kab. Kotabaru
  25. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
  26. Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
  27. Pemerintah Kab. Balangan
  28. Pemerintah Kota Banjarmasin
  29. Pemerintah Kota Banjarbaru
  30. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  31. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
  32. Pemerintah Kab. Paser
  33. Pemerintah Kab. Berau
  34. Pemerintah Kab. Kutai Barat
  35. Pemerintah Kab. Kutai Timur
  36. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
  37. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
  38. Pemerintah Kota Samarinda
  39. Pemerintah Kota Balikpapan
  40. Pemerintah Kota Bontang
  41. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  42. Pemerintah Kab. Bulungan
  43. Pemerintah Kab. Malinau
  44. Pemerintah Kab. Nunukan
  45. Pemerintah Kab. Tana Tidung
  46. Pemerintah Kota Tarakan
D. DAFTAR INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG X BKN DENPASAR

  1. Pemerintah Provinsi Bali
  2. Pemerintah Kab. Buleleng
  3. Pemerintah Kab. Jembrana
  4. Pemerintah Kab. Klungkung
  5. Pemerintah Kab. Gianyar
  6. Pemerintah Kab. Karangasem
  7. Pemerintah Kab. Bangli
  8. Pemerintah Kab. Badung
  9. Pemerintah Kab. Tabanan
  10. Pemerintah Kota Denpasar
  11. Pemerintah Provinsi NTB
  12. Pemerintah Kab. Lombok Barat
  13. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
  14. Pemerintah Kab. Lombok Timur
  15. Pemerintah Kab. Bima
  16. Pemerintah Kab. Sumbawa
  17. Pemerintah Kab. Dompu
  18. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
  19. Pemerintah Kab. Lombok Utara
  20. Pemerintah Kota Mataram
  21. Pemerintah Kota Bima
  22. Pemerintah Provinsi NTT
  23. Pemerintah Kab. Kupang
  24. Pemerintah Kab. Belu
  25. Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
  26. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
  27. Pemerintah Kab. Alor
  28. Pemerintah Kab. Sikka
  29. Pemerintah Kab. Flores Timur
  30. Pemerintah Kab. Ende
  31. Pemerintah Kab. Ngada
  32. Pemerintah Kab. Manggarai
  33. Pemerintah Kab. Sumba Timur
  34. Pemerintah Kab. Sumba Barat
  35. Pemerintah Kab. Lembata
  36. Pemerintah Kab. Rote Ndao
  37. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
  38. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
  39. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
  40. Pemerintah Kab. Nagekeo
  41. Pemerintah Kab. Sumba Tengah
  42. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
  43. Pemerintah Kab. Malaka
  44. Pemerintah Kota Kupang
E. DAFTAR INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG XI BKN MANADO

  1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
  2. Pemerintah Kab. Minahasa
  3. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
  4. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
  5. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
  6. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
  7. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
  8. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
  9. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
  10. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
  11. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
  12. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
  13. Pemerintah Kota Manado
  14. Pemerintah Kota Bitung
  15. Pemerintah Kota Tomohon
  16. Pemerintah Kota KotaMobagu
  17. Pemerintah Provinsi Gorontalo
  18. Pemerintah Kab. Gorontalo
  19. Pemerintah Kab. Boalemo
  20. Pemerintah Kab. Pohuwato
  21. Pemerintah Kab. Bone Bolango
  22. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
  23. Pemerintah Kota Gorontalo
  24. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
  25. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
  26. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
  27. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
  28. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
  29. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
  30. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
  31. Pemerintah Kab. Pulau Morotai
  32. Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
  33. Pemerintah Kota Ternate
  34. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
F. DAFTAR INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG XII BKN PEKANBARU

  1. Pemerintah Provinsi Riau
  2. Pemerintah Kab. Kampar
  3. Pemerintah Kab. Bengkalis
  4. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
  5. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
  6. Pemerintah Kab. Pelalawan
  7. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
  8. Pemerintah Kab. Rokan Hilir
  9. Pemerintah Kab. Siak
  10. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
  11. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
  12. Pemerintah Kota Pekanbaru
  13. Pemerintah Kota Dumai
  14. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  15. Pemerintah Kab. Agam
  16. Pemerintah Kab. Pasaman
  17. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
  18. Pemerintah Kab. Solok
  19. Pemerintah Kab. Padang Pariaman
  20. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
  21. Pemerintah Kab. Tanah Datar
  22. Pemerintah Kab. Sijunjung
  23. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
  24. Pemerintah Kab. Solok Selatan
  25. Pemerintah Kab. Dharmasraya
  26. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
  27. Pemerintah Kota Bukittinggi
  28. Pemerintah Kota Padang Panjang
  29. Pemerintah Kota Sawahlunto
  30. Pemerintah Kota Solok
  31. Pemerintah Kota Padang
  32. Pemerintah Kota Payakumbuh
  33. Pemerintah Kota Pariaman
  34. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  35. Pemerintah Kab. Bintan
  36. Pemerintah Kab. Karimun
  37. Pemerintah Kab. Natuna
  38. Pemerintah Kab. Lingga
  39. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
  40. Pemerintah Kota Batam
  41. Pemerintah Kota Tanjungpinang
G. DAFTAR INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG XIII BKN ACEH

  1. Pemerintah Aceh
  2. Pemerintah Kab. Aceh Besar
  3. Pemerintah Kab. Pidie
  4. Pemerintah Kab. Aceh Utara
  5. Pemerintah Kab. Aceh Timur
  6. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
  7. Pemerintah Kab. Aceh Barat
  8. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
  9. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
  10. Pemerintah Kab. Simeulue
  11. Pemerintah Kab. Bireuen
  12. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
  13. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
  14. Pemerintah Kab. Gayo Lues
  15. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
  16. Pemerintah Kab. Nagan Raya
  17. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
  18. Pemerintah Kab. Bener Meriah
  19. Pemerintah Kab. Pidie Jaya
  20. Pemerintah Kota Sabang
  21. Pemerintah Kota Banda Aceh
  22. Pemerintah Kota Langsa
  23. Pemerintah Kota Lhokseumawe
  24. Pemerintah Kota Subulussalam
H. DAFTAR INSTANSI WILAYAH KERJA KANREG XIV BKN MANOKWARI

  1. Pemerintah Provinsi Papua Barat
  2. Pemerintah Kab. Sorong
  3. Pemerintah Kab. Sorong Selatan
  4. Pemerintah Kab. Raja Ampat
  5. Pemerintah Kab. Manokwari
  6. Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
  7. Pemerintah Kab. Teluk Wondama
  8. Pemerintah Kab. Fak-Fak
  9. Pemerintah Kab. Kaimana
  10. Pemerintah Kab. Tambrauw
  11. Pemerintah Kab. Maybrat
  12. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
  13. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
  14. Pemerintah Kota Sorong
Referensi artikel :  Daftar InstansiPortal PUPNS BKN Tahun 2015
Sumber: salamedukasi.com 

Terbaru