Apa yang digadang-gadang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur terkait kemudahan pengurusan kenaikan pangkat PNS tanpa kertas (paper less) kini mulai terwujud.
Hal itu ditandai dengan peresmian layanan kenaikan pangkat dan pensiun otomatis, secara online (paper less) dan layanan kepegawaian terpadu, di Kantor BKN, Selasa (22/11).
Sistem online yang dibuat BKN ini untuk memudahkan pegawai ASN dalam pengurusan kenaikan pangkat maupun pensiun, yang selama ini kerap direpotkan dengan keharusan membawa berkas yang banyak sebagai salah satu syarat yang dibutuhkan.
Asman Abnur sejak awal menjabat sebagai Menteri PANRB menekankan agar dibuat sistem pelayanan kepegawaian secara online ini memberikan apresiasi langkah BKN ini.
Pasalnya, lembaga ini berkomitmen dalam penerapan pelayanan kepegawaian tingkat nasional maupun internal instansi masing-masing, melalui program kebijakan kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan penerapan pensiun otomatis (PPO).
Lebih lanjut Menteri mengatakan, dalam pengurusan administrasi kepegawaian ASN tidak lagi direpotkan dengan keharusan mengajukan dan membawa berkas syarat-syarat salinan, karena semuanya akan terekam secara otomatis.
Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan prima bagi ASN yang ada di Indonesia.
Dengan demikian, ke depan ASN tidak perlu lagi memikirkan persoalan administrasi kepegawaian untuk diri sendiri.
“Sepanjang yang bersangkutan memenuhi
syarat administrasi, kompetensi dan kinerja, serta tidak bermasalah
dalam hal disiplin, maka proses pelayanan kepangkatan dan sebagainya
akan berjalan secara otomatis," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa sistem kemudahan
pelayanan tersebut, dapat mendukung ASN untuk fokus pada pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik yang
lebih baik.
Dalam kesempatan yang sama Kepala BKN
Bima Haria Wibisana mengatakan melalui pelayanan kepegawaian terpadu
pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun dapat berjalan secara transparan
tanpa harus melewati proses bertatap muka.
Hal tersebut juga dapat meminimlisir
praktek pungutan liar yang selama ini diasumsikan melekat pada
penyelenggaraan layanan publik.
"Dengan sistem ini, proses tatap muka
berkurang, secara otomatis praktek pungli dapat diminimalisir. Akses
masuk pun akan kami batasi, jadi tidak sembarang orang dapat masuk BKN
untuk bertemu bagian yang membawahi masalah kenaikan pangkat dan
pensiun," ucapnya.
Menurutnya KPO dan PPO merupakan bentuk
komitmen BKN dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian aparatur sipil
negara (ASN) yang terintegrasi dan memangkas alur layanan kepegawaian.
Dengan demikian ASN dapat lebih mudah
dalam melakukan pengurusan kepegawaian baik pengajuan kenaikan pangkat
maupun kepengurusan pensiun.
Acara yang dibuka dengan tarian serta
pertunjukan musik yang ada di Indonesia itu juga turut dihadiri Kepala
BPPT para pejabat eselon I di Kementerian PANRB, BKN, serta perwakilan
pemda
Sumber: http://www.jpnn.com
